Kode Etik Pegawai Perbankan Syariah

KODE ETIK

Kode Etik Pegawai Perbankan Syariah

Dialah (Allah) yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik perbuatannya. ( Al-Mulk :2 )

Pengertian

Ø  Kode Etik

Merupakan suatu bentuk peraturan yang tertulis, mengikat dan memiliki sanksi dan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral.

Jadi, yang dimaksud dengan kode etik pegawai perbankan syariah ialah sebuah peraturan yang tertulis, mengikat dan memiliki sanksi yang ditujukan untuk sekelompok orang profesional dalam hal ini kaitanya adalah pegawai perbankan syariah.

Beberapa kode etik yang harus diperhatikan oleh seorang bankir, diantaranya :

Seorang bankir harus patuh dan taat terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Seorang bankir harus melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang dikerjakannya.

Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.

Tidak menyalahgunakan wewenang maupun jabatan untuk kepetingan pribadi maupun golongan.

Seorang bankir harus mampu menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputuan yang di dalamnya terdapat pertentangan kepentingan.

Harus dapat menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.

Tidak menerima hadiah atau imbalan yang dapat memperkaya diri sendiri, keluarga maupun golongan.

Etika Berbicara

Berkata yang benar

“ Dan Jauhilah perkataan-perkataan dusta “ (Qs. Al-Hajj:30)

Perkataan yang berbekas

“ Tidak Kami utus seorang rasul kecuali ia harus menjelaskan dengan bahasa kaumnya “ (Qs. Ibrahim:4)

Kata-kata yang baik

“…maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. (Qs. Al-Ahzab:32)

Ucapan yang mulia

“ Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orangtuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan ‘ah’ dan kamu janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. (Qs. Al-Isra:23)

Kata-kata yang lemah lembut

“ Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut……” (Qs. Thaha:44)

Berbicalah dengan suara yang enak didengar, lemah-lembut, tidak kasar dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati sehingga pesan yang kita sampaikan bisa terkomunikasikan dengan baik.

Ucapan yang mudah

“ Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan maka katakanlah kepada mereka ucapan yang mudah. (Qs. Al-Isra:28)

Etika Menyambut Tamu

Menunjukan wajah gembira

Memberikan Salam ataupun menjawab salam

Berjabat tangan

Bersikap simpatik

Tamu Adalah Raja

Fashion

Rapi

Sopan

Sesuai

Bersih

Serasi

Warna-warna

Semoga Bermanfaat….^_^

penulis: Sri Rahayu, SE.I

Produk Perbankan Syariah

          Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberi­kan perbankan kepada nasabahnya.

1.  Penyaluran Dana

       Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1.    Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.

2.    Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.

3.    Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

          Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti murabahah, salam, dan istishna serta produk yang mengguna­kan prinsip sewa yaitu ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank di­tentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prin­sip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk per­bankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adaiah musyara­kah dan mudharabah.

1.1. Prinsip Jual Beli (Ba'i)          

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menja­di bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:



a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai muraba­hah. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di­tambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan da­lam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b. Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diper­jualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam trans­aksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan bar­ang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasa­bah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjual­nya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (bridg­ing financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berla­kunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum Salam:   

·         Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.

·         Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.

·         Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau di­pesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

c. Istishna

       Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (­termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank syar­iah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum:

·         Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati di­cantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah sela­ma berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pe­sanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditang­gung nasabah.

1.2. Prinsip Sewa (Ijarah)

       Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahaan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perban­kan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang dii­kuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

1.3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:

a. Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi). Transaksi musyara­kah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara ber­sama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah se­mua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dima­na mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
          Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasa­ma dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment) , atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Ketentuan umum:

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal ber­hak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindak­an seperti:

·         Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.

·         Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.

·         Memberi pinjaman kepada pihak lain.

·         Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau di­gantikan oleh pihak lain.

·         Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:

   ¥ Menarik diri dari perserikatan

   ¥ Meninggal dunia,

   ¥ Menjadi tidak cakap hukum

·         Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

·         Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana terse­but bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang popular dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudhara­bah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dima­na pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama de­ngan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab un­tuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan se­bagai wakil shahibul maal dia diharapkan untuk mengelola mo­dal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah modal ha­nya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah mo­dal berasal dari dua pihak atau lebih. musyarakah dan mudhar­abah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak ha­rus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan me­rusak ajaran Islam.

Ketentuan umum

·         Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang       atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

·         Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:

  ¥ (Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)

  ¥ (Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)

·         Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyeleweng-an, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

·         Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewa­jiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.



Mudharabah Muqayyadah      

Karakteristik mudharabah muqayadah pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pa­da adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan per­mintaan pemilik modal.

1.4. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya di­perlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mem­permudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diboleh­kan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan un­tuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini seke­dar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

a. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)
          Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat me­lanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah         seo­rang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

b. Rahn (Gadai)

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pem­bayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

·         Milik nasabah sendiri.

·         Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.

·         Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka ke­lebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi keku­rangannya.

c. Qardh                  

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :

Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran. Biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum ke­berangkatannya ke haji.

Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengem­balikannya sesuai waktu yang ditentukan.

Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.

Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank me­nyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya se­cara cicilan melalui pemotongan gajinya.

d. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apa­bila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (settlement L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyakarah.

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tang­gung jawab nasabah.

Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-­masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan ha­rus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.

Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

e. Kafalah (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mem­persyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana un­tuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi ah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

2.  Produk Penghimpunan Dana

       Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi ah dan mudharabah.

2.1. Prinsip Wadiah

Prinsip Wadi’ah yang diterapkan adalah wadi ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi’ah dhamanah berbeda dengan wadi’ah amanah. Dalam   wadi’ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadi’ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena wadi’ah yang diterapkan dalam produk giro perban­kan ini juga disifati dengan yad dhamanah, maka implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak seba­gai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW'.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

·         Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai sua­tu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.

·         Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.

·         Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

·         Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.





2.2. Prinsip Mudharabah
Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut diguna­kan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana terse­but digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudhara­bah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk mela­kukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi2. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib - ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip mud­harabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu:

a. Mudharabah mutlaqah

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berda­sarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

·         Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

·         Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

·         Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak        diperkenankan mengalami saldo negatif.

·         Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti de­posito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpan­jangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

·         Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restrict­ed investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat­-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disya­ratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digu­nakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

·         Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus di­ikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyarat­an penyaluran dana simpanan khusus.

·         Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau      pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

·         Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

·         Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

c. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank ber­tindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan an­tara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pe­laksana usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

·         Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

·         Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

·         Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

2.3. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, bia­sanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini ti­dak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan un­tuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluar­kan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melaku­kan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

3. Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

3.1. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahan­nya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

3.2. ljarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

***





· Tulisan ini bagian dari bahan  “Buku Saku Perbankan Syariah” yang diterbitkan oleh Pusat Komunikasi   Ekonomi Syariah (PKES) dan dibagikan gratis ke masyarakat.

Manajemen Perbankan Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

Istilah bank berasal dari bahasa italia yaitu banco yang berarti kepingan papan tempat buku, sejenis meja. Kemudian penggunaanya diperluas untuk menunjukan “meja” tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan pedagang valuta dieropa, pada abad pertengan untuk memamerkan uang mereka. Dari sisnilah awal mula timbulnya perkataan bank. Banco atau meja para pengusaha bank pada abad pertengahan akan dimusnahkan oleh hal layak ramai jika ia gagal menjalankan fungsinya, dari sinilah timbulnya istilah “bankkrut”.

Undang-undang perbankan newyork mendefinisikan pengertian bank sebagai segala tempat transaksi valuta setempat, juga merupakan tempat usaha yang berbentuk trust, pemberian diskonto dan memperjualbelikan surat kuasa, draft,rekening, dan sistem peminjaman., menerima deposito dan semua bentuk surat berharga, memberi pinjaman uang dengan memberikan jaminan bernetuk harta maupun keslamatn pribadi dan memperdagangkan emas batangan, perak, dan rekening bank.[1]

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mall, menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkanya kepada pengelola wakaf (nadzir).[2] Dari beberapa fungsi di atas makalah kami hanya menjelaskan fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PENYALURAN DANA

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu :

1.      Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

2.      Pembiayaan dengan prinsip sewa

3.      Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

4.      Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual.[3] Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan istisnha, serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, produk perbankan yang termasuk kedalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah.[4] Sedangkan pembiayaan pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.

1.      Prinsip Jual Beli (Ba’i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menajdi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaraannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut :

a.       Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntunganya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan, (bi tsaman ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.

b.      Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karen itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara psati.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntunga. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (bridging financing), sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Terdapat beberapa Ketentuan umum pembiayaan salam diantaranya adalah sebagai berikut :

·         Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.

·         Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan

·         Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesanya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua).

c.       Pembiayaan Istisnha

Produk istisnha menyerupai produk salam tapi dalam istisnha pembayaranya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Ketentuan umum pembiayaan istisnha adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisnha dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2.      Prinsip Sewa

Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3.      Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

a.       Pembiayaan Musyarakah

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan atau seperti hak paten (goodwill), kepercayaan/reputasi, dan barang-barang lainya yang dapat dinilai dengan uang.

Terdapat beberapa ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :

·         Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

·         Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

·         Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank

b.      Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah kepada pengelola (madharib) dengan suatu perjanjianpembagian keuntungan. Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Terdapat beberapa ketentuan umum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

·         Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, haris jelas tahapanya dan disepakati bersama.

·         Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yakni :

-          Perhitungan dari pendapatn proyek

-          Perhitungan dari keuntungan proyek

·      Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.

·      Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.

B.     PENGHIMPUNAN DANA

Penghimpunan dana di bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Semuanya akan dijelaskan di bawah ini . 

1.      Giro Syari’ah

Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Adapun dengan yang dimaksud giro syari’ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syari’ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syari’ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

a.       Giro Wadiah

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah yad al-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Dari pemaparan diatas, dapat dinyatakan beberapa keuntungan umum giro wadiah sebagai berikut:

·         Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut.

·         Keuntungan atau kerugaian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.

·         Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu –waktu (on call) baik sebagian ataupun seluruhnya.

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus wadiah dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian bonus wadiah dapat diberikan kepada giran sebagai berikut.

1.      Saldo terendah dalam satu bulan takwim diatas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo terendah)

2.      Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,-  (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari saldo rata-rata harian)

3.      Saldo hariannya diatas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo harian)

b.      Giro Mudharabah

Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah . Mudharabah mempunyai dua bentuk yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyada, yang perbedaan antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat , waktu, maupun objek investasinya.

Beberapa ketentuan umum giro berdasarkan mudharabah sebagai berikut:

·         Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana

·         Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengaan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain

·         Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang

·         Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening

·         Bank sebagai mudharib menutup biaya oprasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya

·         Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

2.      Tabungan Syari’ah

Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari’ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Dalam hal ini, Dewan Syari’ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah yang berdasarkan prinsip wadi’ah dan mudharabah.

a.       Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.  Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank Syari’ah menggunakan akad wadiah dan yad adh-damanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syari’ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Sedangkan bank syari’ah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat wadiah yad dhamanah ini memepunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syari’ah semata yang bersifat sukarela.

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, ada beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

·         Bonus wadiah atas dasar saldo terendah

·         Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian

·         Bonus wadiah atas dasar saldo harian

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

1.      Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan ybs

 

2.      Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan ybs

 

3.      Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tariff bonus wadiah x saldo harian ybs x hari efektif

 

Dalam perhitungan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1.      Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.

2.      Saldo terendah adalah saldo terendah dalam 1 bulan

3.      Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam 1 bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari. Bulan februari 28/29 hari. Dengan catatan 1 tahun 365 hari.

4.      Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.

5.      Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutup, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

6.      Dana tabungan yang mengendap kurang dari 1 bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah kecuali apabila peritungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.

b.      Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, perbedaan diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syari’ah bertindak sebagai mudharib (pengola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank Syari’ah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi lain, Bank Syari’ah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dengan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan.

Perhitungan bagihasil mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung ditiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil  tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

                                                                                                                            

3.      Deposito Syariah

      Deposito syari’ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah. Dalam hal ini, Dewan Syari’ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bawha deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

      Dalam hal ini bank syari’ah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kepastiannya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangna dengan prinsip syari’ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

      Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syari’ah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah miss management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

      Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana,terdapat 2 bentuk mudharabah, yaitu:

a.       Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)

            Dalam deposito mudharabah mutlaqah (URIA) pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syari’ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syari’ah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

            Dalam menghitung bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah (URIA) basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito mudharabah mutlaqah (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut atau angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari sampai 31 hari) .

            Rumus perhitungan bagi hasil deposito mudharabah mutalaqah adalah sebagai berikut:

Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode yaitu:

1.      Anniversary date

2.      End of month

Dalam hal pencairan deposito mudharabah mutlaqah (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syari’ah dapat mengenakan denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito mudharabah mutlaqah (URIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito mudharabah mutlaqah (URIA) semua jangka waktu (1,3,6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

b.      Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)

Berbeda halnya dengan deposito mudharabah mutlaqah (URIA), dalam deposito mudharabah muqayyadah (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syari’ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syari’ah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito mudharabah muqayyadah (RIA) ini, terdapat dua metode yaitu:

1.      Cluster pool of fund

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industry bisnis. Rumus perhitungan bagihasil cluster pool of fund :

Dalam hal ini, pembayaran bagihasil deposito mudharabah muqayyadah (RIA) dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut:

·         Anniversary date

·         End of month

2.      Spesific product  

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Rumus perhitungan bagihasil specific proect

 

Dalam hal pencairan deposito mudharabah mutlaqah (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syari’ah dapat mengenakan denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito mudharabah mutlaqah (URIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito mudharabah mutlaqah (URIA) semua jangka waktu (1,3,6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

            Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

1.      Produk Penyaluran Dana

a.       Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

b.      Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pada dasarnya prinsip sewa sama halnya dengan prinsip jual beli tetapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya.

c.       Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

d.      Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

2.      Produk Penghimpunan Dana

a.       Giro Syariah

b.      Tabungan Syariah

tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c.       Deposito Syariah

Deposito syari’ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah.

DAFTAR PUSTAKA

Ø  Adiwarman , Karim . Bank Islam Edisi Kedua. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada . 2004 .

Ø  Adiwarman, Karim . Bank Islam Edisi Keempat . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada . 2004 .

Ø  Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi Tahun 2006 .

Ø  Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta : PT Raja Grafindo . 2000 .

Ø  Muslehudin, Muhammad.  Sistem Perbankan Dalam Islam.: Rineka Citra . 2007 .

Ø  Syafi’i, Antonio M . Bank Syariah . Jakarta : Gema Insani . 2001 .

Ø  Undang-Undang Republik Indonesia

---

[1] Muhammad Muslehudin. Sistem perbankan dalam islam. Jakarta : Rineka Citra. 2007. Hal.1-2

[2] Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2008 pasal 4 tentang Perbankan Syariah

[3] Dalam Bab 5 kita telah membahas bahwa akad jual beli dan sewa termasuk kedalam natural certainly contracts (NCC), karena itu tingkat returnnya dapat diprediksi dengan relatif pasti (fixed and predetermined), baik jumlah (amount) maupun waktu (timing) cash flow-nya.

[4] Dalam bab 5 kita juga telah membahas bahwa akad bagi hasil atau investasi termasuk ke dalam natural uncertainty contracts (NCC), karena itu tingkat returnnya tidak dapat diprediksi dengan relatif pasti (not fixed and not predetermined), baik jumlah (amount) maupun waktu (timing) cash flownya. Dengan demikian untung rugi dinikmati bersama.